Penerapan Sistem Informasi Geografis Untuk Analisis Penetapan Kantor Cabang Penyelenggara Layanan Pos Universal (Studi Kasus : Regional I PT Pos Indonesia)

Abstract

Penetapan Kantor Cabang Penyelenggara Layanan Pos Universal (KCP LPU) di PT Pos Indonesia perlu memperhatikan aspek jarak dan aksesibilitas sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 yang menjadi acuan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peraturan tersebut, kriteria penetapan KCP LPU mencakup cakupan wilayah, jumlah penduduk, jarak, serta aksesibilitas. Analisis dilakukan dengan metode network analysis dan overlay pada perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek jumlah penduduk memiliki tingkat kelayakan paling tinggi dibandingkan aspek lainnya, dengan 11 dari 11 KCP usulan di wilayah urban dan 657 dari 662 KCP usulan di wilayah rural memenuhi kriteria. Namun, ketika penilaian dilakukan berdasarkan seluruh kriteria secara menyeluruh, jumlah KCP yang memenuhi persyaratan menjadi 4 dari 11 KCP di wilayah urban dan 368 dari 662 KCP di wilayah rural. Hal ini menunjukkan metode penilaian ini menghasilkan jumlah KCP usulan dengan tingkat kelayakan paling rendah dibandingkan dengan penilaian terhadap masing-masing kriteria.