PRIORITAS SKEMA KERJA SAMA PEMANFAATAN ASET MILIK NEGARA UNTUK PENGEMBANGAN HUNIAN VERTIKAL DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN METODE AHP

Abstract

Permasalahan kebutuhan perumahan, keterbatasan lahan, dan anggaran pemerintah mendorong perlunya alternatif kerja sama dengan sektor swasta melalui pemanfaatan aset negara. Namun, belum terdapat kejelasan skema kerja sama yang paling relevan untuk mendukung pengembangan hunian vertikal secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan skema kerja sama yang paling sesuai diterapkan di Kota Bandung menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis Analytic Hierarchy Process (AHP). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner perbandingan berpasangan kepada responden dari kalangan pemerintah dan akademisi. Lima alternatif skema dibandingkan, yaitu Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dengan enam kriteria evaluasi utama. Hasil menunjukkan bahwa skema KSP memiliki bobot tertinggi (0,305), diikuti oleh BGS (0,267), KSPI (0,258), dan Sewa (0,185), dengan nilai rasio konsistensi < 0,1. Dengan demikian, skema KSP dinilai paling prioritas untuk penyediaan hunian vertikal secara kolaboratif.